2. Dalam kehidupan sehari-hari retribusi ini sudah tidak asing lagi karena setiap fasilitas umum yang digunakan pasti akan dikenakan retribusi daerah . Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten. 2. Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya. 32/2004, tentang Pemerintahan Daerah 2. 2020/NO. Mengenali perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan tentu sangat mudah. Piutang Usaha (Account Receivable) Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana. U. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Jenis objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagi menjadi 6 bidang. com - Sebagai warga negara yang baik, tentu harus taat membayar pajak. Sep 16, 2018 · Restitusi Pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Aset lancar termasuk aset yang mudah dan cepat sekitar kurang dari 12 bulan untuk diubah menjadi dana tunai dengan cara diperdagangkan ke dalam pasar tertentu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. 000. MERUJUK Pasal 109 UU PDRD, retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4). Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. 99Jasa parkir, atau secara spesifik adalah jasa penyediaan lahan parkir, merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengenaan pajaknya diatur oleh tiap-tiap daerah. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan. Daerah adalah Kabupaten Badung. Berbeda dengan retribusi jasa umum yang layanannya bersifat nonkomersial, retribusi golongan ini merupakan pungutan atas jasa dari pemda dengan menganut prinsip. Menurut Ahmad Yani (2002:55) Menurut beliau Daerah provinsi serta kabupaten dan juga kota itu diberikan sebuah peluang didalam menggali potensi dari sumber-sumber keuangannya itu dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah atau sudah ditetapkan, sepanjang itu untuk memenuhi kriteria yang telah atau sudah ditetapkan serta juga. Unduh. penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan e. JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam. (3) Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak. Piutang dari perikatan antara lain: 1. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Ekualisasi pajak properti. Total Kewajiban Lancar: 16. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh. Piutang macet Pemerintah Daerah, ada dan besarnya pasti menurut hukum dengan nilai kewajiban yang diatas Rp8. 2. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 28 Tahun 2009. Retribusi Daerah; 3. Luthfi Mahrus, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang metode penghapusan piutang yang tidak tertagih (bad debt expenses/uncollectible accounts). Pemberian Pinjaman;. Menurut buku Laporan Keuangan Perusahaan Jasa karya Rahmat Hidayat Lubis, berikut adalah contoh aset lancar dan aset tidak lancar: 1. Menurut Undang - Undang No. sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e dan f, dalam hal: 1) Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, antara lain piutang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan piutang uang pengganti putusan pidana korupsi; atau 2) Piutang Negara/Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkanperundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Arvie menjelaskan bahasan soal hapusnya utang pajak dapat dirunut dari ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata terlebih dahulu, soal cara-cara hapusnya utang. Marihot P. 2. Perbedaan pajak dan retribusi penting diketahui ketika menemukan pungutan sehari-hari. , hal. May 24, 2022 · Berdasarkan Pasal 87 UU No. piutang retribusi daerah, dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang daerah merupakan jumlah uang yang. Piutang ( bahasa Inggris: receivable) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Berikut penjelasannya: 1. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan Retribusi yang. 1 . Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak melakukan: a. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan, dan Wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa objek yang terbagi ke dalam tiga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset lancar atau current assets adalah kas, bank, dan sumber lain yang dapat dicairkan, dijual, atau dinilai dengan uang dan dipakai habis dalam satu tahun. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Dalam Undang‑undang ini yang dimaksud dengan : 1. SKRD; b. Berdasarkan pengertian dari PAD di. 1 . 91 3. Restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Menimbang : bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang. 2) Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya, perseroan terbatas-. dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi daerah. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan dalam Staatblad 1901 dan 1907 tentang piutang-piutang negara yang dapat dihapus Dalam Pasal 18 Stbl 1901 No 325 ditentukan bahwa pemerintah menerapkan baik sebagai peraturan umum atau dalam hal tertentu, piutang-piutang negara yang2020. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang; 16. 2 . Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. UU No. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Merujuk pada ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak. Bupati adalah Bupati Klungkung. 5. Bentuk aktiva lancar yang kedua adalah piutang dagang yang berarti tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang. 13 Tahun 2006 - Pajak Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Daerah May 19, 2022 · Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi. (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi. 13 Tahun 2006/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak. Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau percapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Terakhir ada pendapat dari Warsito (2001), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. 2) retribusi daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah9; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah10; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas11:CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Berdasarkan UU tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang. SSPD;. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. 17 17. badan lain. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk. Pejabat ialah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. 2. 16. 21. Namun, apakah Anda juga familiar dengan istilah. Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah; Bukti Memorial; Dokumen lain yang dipersamakan. UU No. Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda. Fina Pratiwi. Daerah adalah Kota Kupang. Biaya Masih Harus Dibayar Lainnya: 2. Retribusi Pelayanan. 27 February 2015. Pasal 5. +62804 1 501 501. Merujuk pada pasal 80 ayat (1) UU PDRD, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB P2 adalah sebesar 0,3%. dan agio saham. Permasalahan hukum kedua ini dikaji dengan menggunakan May 22, 1997 · KETENTUAN PERALIHAN. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang – Undang dimaksud. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Piutang Pendapatan 1. usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH SISTEM AKUNTANSI SKPD A. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang. Judul. 1. Pajak Daerah yang terutang dan atau Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dan. Pungutan retribusi adalah pungutan atas jasa ataupun izin yang diberikan pemerintah daerah buat kepentingan pribadi ataupun badan. Simak Kamus “ Definisi Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah ”. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat. UMUM. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Piutang dividen dan bunga. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang diatur pembagian dan mekanismenya dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan. Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain: 1. bahwa Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dihapuskan; c. , hlm. 95. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah. Cit. Penentuan Kualitas Piutang tidak dilakukan terhadap Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Piutang transfer ke Daerah dan Piutang kelebihan pembayaran subsidi dalam hal Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, pembayaran transfer ke Daerah dan kelebihan pembayaran subsidi dimaksud dikompensasikan di tahun. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat Dec 25, 2020 · Definisi. dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk kab/kota. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai. 4. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP. Kelima tolok ukur tersebut memang suatu hal yang diperlukan untuk menilai suatu pajak daerah. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Daerah dan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf c yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (berdasarkan UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 4. Laman Sumber Belajar Kemendikbud menyebutkan ada tiga jenis penerimaan yang bisa digali oleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-Lain pendapatan yang sah. pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:daerah dan retribusi daerah; j. Beberapa alasannya dalam Pasal a quo diatur seperti karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh. 2. Marihot,Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005. (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi Aug 7, 2020 · Dalam kesempatan ini, Ismet juga menjabarkan dasar hukum, perbedaan pajak daerah dengan retribusi, prinsip, ciri, dan jenis-jenis pajak daerah. Keduanya memiliki sifat yaitu sama-sama bisa dipaksakan sehingga Wajib Pajak atau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas daerah. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat. Simak Kamus “ Definisi Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah ”. 2. 6 Piutang Pajak Daerah xxx xxx 7 Piutang. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan. Namun dalam penjelasan pasal 8 dari Undang Undang. Dimana secara harfiah, retribusi daerah adalah bentuk balas jasa berupa pungutan uang terhadap pemerintah daerah, baik itu tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. 33 Tahun 2004). 2. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol. Selain itu retribusi daerah bisa dipungut atas bisnis atau atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Penghapusan Piutang Pajak. Beberapa manfaat dari aktiva lancar seperti membeli bahan baku,. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak 3. Di era digital ini, Bendahara Penerimaan sangatlah terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah dan memperlancar tugas. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha di Kawasan Berikat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak melakukan: a. Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 31. 10. 31 January 2017. 2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen. hal. 565/KMK. Perbedaan paja k dan retribusi juga bisa dikenali dari sifat-sifatnya. Favorite. Piutang lain-lain PAD yang sah; b. Mar 11, 2022 · Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa.