peraturan perjalanan dinas. bahwa perjalanan dinas merupakan aktivitas dalam menjalankan tugas kedinasan yang perlu didukung pendanaan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan kedinasan; b. peraturan perjalanan dinas

2. perjalanan dinas oleh Kepala Desa; b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2022. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. satuan biaya pemeliharaan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan. (2) Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk kepentingan dinas. 05/2007. Indonesia, Kabupaten. Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi. Jabatan c. √ Keberangkatan dan kepulangan-h. perjalanan dinas oleh Perangkat Desa; c. ABSTRAK: a. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. 2019/NO. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil ( PNS) untuk tahun anggaran 2024. YANG. (2) Dokumen administrasi. Perjalanan dinas. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 20. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. 18. 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 / PMK. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 14 diubah; 2. Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yangmembentuk Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya. kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap; tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecahpecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta,. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. 9. com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menegaskan bahwa anggaran untuk masyarakat tidak dihabiskan untuk rapat dan perjalanan dinas. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat. 05/2012. Ketentuan Lain Perjadin LN. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 200. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib anggaran dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;. Peraturan Rektor ITB Nomor 365/SK/I1. Standar biaya masukan untuk perjalanan dinas sesuai peraturan ini disesuaikan besarannya berdasarkan provinsi. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. Biaya perjalanan dinas terdiri atas transport, uang harian, penginapan, representasi, biaya antigen/pcr, biaya menjemput/mengantar jenazah. ABSTRAK: a. 2022. Liputan6. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2020. Ramai soal PNS Dapat Uang Makan Tambahan Rp 550. 2. 3. (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. 2. PMK-113/PMK. U. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI. Lewat aturan. 1. Keputusan Rektor ITB Nomor 585/I. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, kepatutan dan kewajaran, dengan tetap. Aturan ini menetapkan batas tertinggi atau. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kupang - Mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan sistematis sangat penting dilakukan agar tidak mudah rusak ataupun. perjalanan-dinas. Pencairan Biaya Perjalanan Dinas Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Sebelum Perjalanan Dinas No. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. go. Sri Mulyani menetapkan aturan ini sejak. 113/PMK. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);. 05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK. 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. 181/ PMK. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota,Judul. Perjalanan Dinas Pemadaman Kebakaran 9. f PENGERTIAN 7. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas. OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Permenkeu ini juga mengatur mengenai biaya perjalanan dinas para PNS untuk tahun anggaran 2024. bahwa Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. U. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan. diatur mengenai pedoman perjalanan dinas; b. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Tempat berangkat b. Tipe Dokumen. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen berupa: Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah melalui laut (pergi-pulang); dan Peraturan presiden (perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran (SE) MenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan. Perdirjen Perbendaharaan No. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Pergub Kalimantan Timur No. Dimana yang dimaksud adalah pegawai, pegawai-pembantu dan pekerja. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Judul. Indonesia, Kementerian Keuangan. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah melalui udara (pergi-pulang); 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PASER,. 2022/NO. 128 per hari untuk golongan B, lalu US$ 583 atau. 1, bd. dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia,. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain; Mengingat : 1. 18 Hlmn. U. Kemudian, uang harian sebesar US$ 774 atau setara Rp 11. Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia di luar wilayah Kota Pontianak yang jaraknya melebihi 100 Km ( PP) dari tempat kerjanya sehari-hari. Judul. 672) per hari untuk golongan A. PMK SBM disusun sebagai langkah pasti Pemerintah. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. pedoman - perjalanan - dinas. RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan. 13 Tahun 2003”), khususnya Pasal 88 ayat (3), memang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan beberapa kebijakan pengupahan guna memberikan. Judul. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;. Aturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang. T. kemnaker. perjalanan dinas dalam daerah; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah daerah, melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan. 1. PNS diperbolehkan melakukan perjalanan dinas semasa pandemi. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021. 05 / 2015 tentang Tata Cara. pdf. 181/PMK. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ABSTRAK: a. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016. Tentang penggantian biaya perjalanan bagi pegawai Negeri yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk keperluan dinas berlaku berbagai macam peraturan yang berlainan, di antaranya Reisbesluit (Staatsblad 1936 No. PT Schneider Indonesia Mengenai Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri Peraturan mengenai perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai PT. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dokumen: final Br HK PERUBAHAN PERJALANAN DINAS 2014. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, Anggota TNI, Anggota POLRI,. Perdirjen Nomor 22 PB 2013 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Ketentuan Umum. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula dalam daerah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, yang terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. JAKARTA, KOMPAS. PMK No. Uang Harian; c. 1Pengaturan perjalanan dinas luar negeri dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang menggantikan beberapa surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh beberapa Menteri terkait pada masa pemerintahan parlementer saat itu. 24, BD. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI. Peraturan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangABSTRAK: Perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, perlu mengatur perjalanan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. custom description for seo. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Dasar Hukum. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil. JAKARTA, DDTCNews – Sejalan dengan pemberlakuan kembali kebijakan bekerja dari kantor untuk sebagian pegawai mulai 2 Juni 2020, Dirjen Pajak memberikan ketentuan bagi perjalanan keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administatif di seluruh Indonesia. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti kegiatan magang di luar negeri terdiri dari: a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. PMK NOMOR 164/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 /PMK. 2018. 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya. Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan. 05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri beserta aturan perubahannya. 19. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pemaparan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/4/2023). Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021. Kode. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. Penyelenggaraan. 2018/NO. Sri Mulyani menetapkan aturan ini sejak 28 April 2023 dan diundangkan. Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas yang diubah, yaitu Pasal 4 ayat (3), mengenai pihak lain yang dapat melaksanakan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut persyaratannya. PMK-164/PMK. Jenis Dokumen: Peraturan Gubernur Bali: Nomor:. bahwa dalam peraturan menteri keuangan nomorDalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, asas umum, kewenangan, perencanaan, biaya perjalanan dinas, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Peraturan Perundang-undangan. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas a. 3. 1349, 2021 KEMEN-KP. 05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. ABSTRAK: bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;. 05/2012. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Peraturan Perundang-undangan.